Oleh: Usni Hasanudin, Dosen Budaya dan Perilaku Politik FISIP UMJ
Bayangkan Jakarta tahun 2027. Kembang api meledak di langit Monas. Usia kota ini genap 500 tahun. Dunia datang merayakan. Gedung-gedung kaca memantulkan cahaya. MRT melintas tanpa suara. Di layar videotron tertulis besar: Jakarta Global City.
Namun, di tengah gemerlap itu, muncul satu pertanyaan mendasar: di mana posisi Betawi? Apakah ia hadir sebagai subjek yang menentukan arah kota, atau sekadar simbol budaya yang dipajang untuk seremoni?
Memasuki usia lima abad, entitas Betawi berada pada critical juncture historis. Fenomena ini tidak bisa dibaca sekadar sebagai romantika budaya, melainkan persoalan ilmiah yang menyangkut production of locality, cultural agency, dan right to the city. Dalam kerangka itu, muncul dua konstruksi yang secara ontologis dan sosiologis saling bertentangan: Betawi Masa Depan dan Masa Depan Betawi.
Betawi Masa Depan
Betawi Masa Depan merepresentasikan kondisi deterritorialization dan ornamentalisasi budaya. Ia adalah fase ketika identitas mengalami dislokasi dari basis materialnya. Kajian urban political economy menunjukkan sedikitnya tiga gejala empiris.
Pertama, terjadi spatial mismatch. Toponimi Betawi tetap eksis dalam peta administratif Jakarta—seperti Kampung Melayu, Kampung Bandan, dan Condet—namun komposisi demografisnya bergeser akibat state-led gentrification. Konversi lahan yang masif membuat kantong budaya Betawi berubah menjadi properti komersial. Komunitas penutur inti terdorong ke wilayah hinterland Bodetabek. Identitas masih bertahan sebagai penanda, tetapi kehilangan lokus sosialnya.
Kedua, terjadi language shift. Berdasarkan skala UNESCO, vitalitas bahasa Betawi berada pada tahap severely endangered. Transmisi antargenerasi mulai terputus. Data Dinas Kebudayaan 2025 mencatat hanya 15 persen penutur aktif berusia di bawah 30 tahun. Ironisnya, dialek Betawi hidup sebagai slang di ruang digital, tetapi mati sebagai mother tongue di ruang domestik. Bahasa kehilangan fungsinya sebagai cultural carrier dan hanya bertahan sebagai stylistic marker.
Ketiga, terjadi komodifikasi simbolik. Ondel-ondel, palang pintu, dan kerak telor direduksi dari use value menjadi exchange value dalam industri pariwisata dan city branding. Dalam perspektif Marxian, ini adalah bentuk alienasi: produsen budaya terasing dari produknya sendiri karena makna otentik digantikan nilai pasar.
Secara filosofis, kondisi ini merefleksikan being-for-others ala Sartre. Eksistensi Betawi tidak lagi ditentukan secara otonom, melainkan dikonstruksi oleh tatapan eksternal: negara, pasar, dan industri kreatif. Betawi menjadi simulacrum dalam pengertian Baudrillard—tanda yang tidak lagi merujuk pada realitas, melainkan meniru dirinya sendiri. Ondel-ondel tak lagi hadir sebagai ritual tolak bala, tetapi sekadar ikon kota yang hiper-real. Inilah yang disebut Hegel sebagai kematian kedua: kematian makna, meski bentuk fisiknya masih ada.
Dengan demikian, Betawi Masa Depan adalah proyeksi deterministik. Ia akan terjadi apabila relasi kuasa tidak berubah—ketika Betawi tetap menjadi object of development tanpa kontrol atas ruang, bahasa, dan rantai nilai ekonominya. Betawi hadir di Jakarta lima abad, tetapi hanya sebagai artefak.
Masa Depan Betawi
Berbeda dengan itu, Masa Depan Betawi adalah konstruksi normatif yang bertumpu pada cultural agency dan self-determination. Ia menuntut transformasi dari objek menjadi subjek pembangunan, dari being-looked-at menjadi being-in-the-world dalam terminologi Heidegger.
Transformasi ini mensyaratkan tiga prasyarat struktural.
Pertama, re-teritorialisasi melalui instrumen kebijakan. Ini berarti implementasi right to the city ala Lefebvre, di mana Perda Pemajuan Budaya dapat menetapkan Kawasan Cagar Budaya Betawi yang mengikat secara hukum. Kebijakan afirmatif seperti PBB 0 persen untuk rumah adat, insentif IMB bagi sanggar, dan inclusionary zoning 20 persen ruang budaya pada setiap proyek properti menjadi mekanisme untuk mengembalikan kontrol atas space of places dari dominasi space of flows.
Kedua, revernacularization bahasa melalui language planning digital. Bahasa Betawi harus diintervensi sebagai high variety language yang memiliki economic incentive. Program Betawi Creator Hub, digitalisasi korpus bahasa, hingga integrasi dalam industri gim dan konten digital merupakan strategi membalik language shift. Bahasa bertahan bukan karena dilestarikan semata, tetapi karena diproduksi ulang dalam ekosistem baru.
Ketiga, institusionalisasi IP economy. Mengacu pada teori modal Pierre Bourdieu, modal budaya Betawi harus dikonversi menjadi modal ekonomi. Silat Beksi dapat dikembangkan sebagai sport tourism industry, arsitektur rumah kebaya sebagai prototype green vertical housing, dan gambang kromong sebagai world music commodity. Pembentukan BUMD Jakarta Culture Industry dengan Betawi sebagai core intellectual property menjadi jalan untuk mengubah posisi dari subkontraktor acara menjadi pemilik industri budaya.
Secara filosofis, Masa Depan Betawi adalah manifestasi being-for-itself. Ia merupakan Dasein yang melemparkan dirinya ke masa depan—Entwurf. Tradisi tidak dimuseumkan, tetapi mengalami Aufhebung Hegelian: dipertahankan sekaligus dilampaui. Nilai-nilai inti seperti komunalitas rumah kebaya, adab palang pintu, dan kelakar lenong ditarik menjadi prinsip etis untuk menavigasi modernitas.
Palang pintu tidak lagi sekadar tradisi pernikahan, melainkan filosofi pembangunan: bahwa setiap kemajuan harus melewati pintu etika dan keberadaban.
Ini adalah bentuk eksistensi otentik. Betawi tidak menolak menjadi global, tetapi menentukan sendiri syarat keglobalannya. Ia bukan lagi objek tatapan, melainkan subjek yang menatap dan membentuk dunianya sendiri.
Dialektika Betawi Masa Depan dan Masa Depan Betawi pada akhirnya adalah pertarungan antara determinisme struktural dan agensi eksistensial. Yang pertama merupakan takdir jika Betawi tetap berada dalam posisi subaltern politik-ekonomi. Yang kedua adalah ikhtiar yang hanya mungkin terjadi apabila ada rekonfigurasi kuasa atas ruang, bahasa, dan ekonomi.
Dalam ilmu sosial, identitas yang tidak mampu mengontrol ruang dan alat produksinya akan berubah menjadi folklor.
Ketika Jakarta memasuki usia 500 tahun dan diproyeksikan menjadi kota global, pertanyaannya sederhana: apakah Betawi hadir sebagai arsitek, atau sekadar artefak?
Jawaban atas pertanyaan itu tidak ditentukan oleh sejarah. Ia ditentukan oleh pilihan dan kemauan politik kita hari ini.
