Intime – Pemerintah diminta membuka secara jelas kriteria penentuan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Transparansi dinilai penting agar bantuan sosial (bansos) tidak salah sasaran.
Anggota Komisi II DPR RI Giri Ramanda Nazaputra mengatakan masyarakat perlu mengetahui variabel yang digunakan pemerintah dalam menentukan tingkat kesejahteraan melalui desil.
Hal itu disampaikan Giri merespons keluhan sejumlah warga yang merasa status desil dalam DTSEN tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. BPS sebelumnya menyebut masyarakat yang keberatan dengan status desil dapat mengajukan verifikasi melalui fasilitas yang disediakan Kementerian Sosial.
“Permasalahan desil bagi masyarakat adalah urusan hidup dan mati. Orang-orang kebanyakan masih bergantung pada bantuan pemerintah, terutama masyarakat berpendapatan terbawah,” kata Giri dalam keterangan tertulis, Rabu (2/9/2026).
Politikus PDI Perjuangan tersebut mencontohkan kemungkinan adanya warga kurang mampu yang justru masuk dalam desil tinggi. Kondisi itu, kata dia, dapat membuat warga yang seharusnya menerima bantuan malah kehilangan haknya.
Giri meminta pemerintah menjelaskan seluruh indikator yang digunakan untuk mengelompokkan masyarakat ke dalam desil. Dengan begitu, masyarakat dapat memahami dasar penentuan status mereka dan pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat dalam memastikan bansos tepat sasaran.
Selain masalah transparansi, Giri menyoroti mekanisme pemutakhiran data. Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah dengan cepat.
Seseorang yang sebelumnya memiliki pekerjaan dan pendapatan tetap, misalnya, dapat kehilangan pekerjaan sehingga kondisi ekonominya berubah. Karena itu, data penerima bantuan harus terus diperbarui dan mampu mengikuti kondisi nyata masyarakat.
Giri juga meminta pemerintah daerah dilibatkan dalam proses verifikasi data. Pelibatan tersebut, menurut dia, harus dilakukan hingga tingkat desa dan kelurahan.
Dia menilai pemerintah pusat membutuhkan pemerintah daerah untuk melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi masyarakat.
“Kuncinya ada pada verifikasi, sinkronisasi, dan pelibatan pemerintah daerah sampai unsur terendah dengan mekanisme check and recheck yang terstruktur,” ujarnya.
Giri menegaskan mekanisme tersebut penting agar tidak ada warga yang seharusnya menerima bantuan justru terlewat dari pendataan.
“Ini penting agar masyarakat dan kaum marhaen yang memang berhak benar-benar menerima bantuan pemerintah,” pungkasnya.
