Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Aristan mengaku mendapat laporan dari masyarakat soal akan masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) bekerja di tambang emas Poboya, Kota Palu yang dikelola PT Citra Palu Minerals (CPM) dari Oligarki Grup Salim.
Dari informasi warga Macmahon sebagai perusahaan asing dan kontraktor mining akan memobilisasi TKA mereka berkerja di tambang emas Poboya.
Ditunjuknya Macmahon, perusahaan asing dari Australia, oleh BRMS sebagai kontraktor dalam pengelolaan tambang emas Poboya semakin mempersulit akses tenaga lokal bisa bekerja di PT. CPM.
Hal itu ia ketahui, dari pengakuan masyarakat yang menggelar aksi unjuk rasa soal tambang Poboya ini.
Aristan pun meminta Kantor Wilayah Imigrasi dan Pemasyakatan (IMIPAS) untuk benar-benar memeriksa dokumen Visa setiap TKA, apakah sudah sesuai regulasi atau yang berlaku atau tidak sesuai Undang Undang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 yang mengatur tentang penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia.
“Apakah TKA Macmahon, menggunakan Visa Kerja atau visa Turis?. Jika terbukti melanggar, maka pihak Grup Salim dan BRMS harus memulangkan TKA tersebut ke negaranya,” kata Aristan, Minggu (16/2).
Masalah ini juga akan menimbulkan dampak sosial berupa terjadinya kecemburuan sosial antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal serta masyarakat yang menggantungkan hidupnya di tambang emas Poboya, tandas di ruang kerjanya.
“Olehnya sudah seharusnya PT CPM menyelesaikan masalah ini dengan baik,” ucapnya.
Sebelum Grup Salim masuk berkolaborasi dalam pengelolaan tambang Poboya, masyarakat masih bisa mengais rejeki melalui koperasi yang didirikan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat lingkar tambang.
Ia juga mendesak agar PT CPM sungguh-sungguh memperhatikan aspirasi dan keresahan warga masyarakat, karena jika ini dibiarkan, akan berdampak pada meningkatnya angka kemiskin dan tingkat pengangguran di Kota Palu.
