Intime – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mendukung rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghibahkan sepeda motor listrik yang sebelumnya diadakan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada para guru honorer di daerah.
Menurut Yahya, kendaraan tersebut sudah terlanjur dibeli menggunakan anggaran negara sehingga harus dimanfaatkan secara maksimal agar tidak menjadi aset yang terbengkalai.
“Saya setuju dengan pendapat Wakil Kepala BGN, Ibu Arumsari agar sepeda motor listrik tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin karena sudah dibayar oleh negara,” kata Yahya kepada wartawan, Sabtu (20/6).
Ia menjelaskan, usulan pemanfaatan motor listrik itu disampaikan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dalam rapat tertutup bersama Komisi IX DPR pada Senin (15/6). Dalam rapat tersebut, Arumsari mengungkapkan rencana untuk menghibahkan kendaraan itu kepada guru-guru honorer di berbagai daerah.
“Waktu rapat dengan Komisi IX, Ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah. Dan saya setuju dengan rencana tersebut,” ujarnya.
Meski mendukung pemanfaatan aset tersebut, politikus Partai Golkar itu mengaku sejak awal tidak sepakat dengan pengadaan motor listrik oleh BGN. Menurut dia, kendaraan tersebut tidak memiliki relevansi dengan kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau pengelola dapur MBG.
“Sejak awal saya tidak menyetujui dan menyesalkan pengadaan sepeda motor listrik oleh BGN. Karena tidak diperlukan bagi SPPI pengelola dapur. Mereka tidak memerlukan mobilitas dalam bekerja,” tuturnya.
Yahya juga mengungkapkan Komisi IX DPR tidak pernah menerima laporan terkait pengadaan motor listrik tersebut. Akibatnya, fungsi pengawasan DPR tidak dapat dijalankan secara optimal.
“Komisi IX tidak pernah mendapat laporan dan informasi mengenai pengadaan motor listrik tersebut. Sehingga tidak bisa melakukan pengawasan,” katanya.
Selain itu, Yahya menyoroti profesionalisme perusahaan penyedia kendaraan yang dinilai tidak memiliki jaringan dealer maupun layanan purnajual yang memadai.
“Perusahaan pengadaan tidak profesional, tidak punya dealer dan tempat servicenya. Yang paling disesalkan harganya di-mark up,” ujar Yahya.
Sebelumnya, BGN memastikan seluruh pengadaan barang pada tahun anggaran 2025, termasuk motor listrik, akan diaudit dan dievaluasi.
