Intime – Independensi Bank Indonesia (BI) di pemerintahan Prabowo Subianto mendapat sorotan dari Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda. Pasalnya, ia menilai, saat ini pemerintah mulai melakukan intervensi terhadap BI.
“Bank Indonesia tidak boleh dientervensi oleh siapapun dan apapun,” Kata Huda saat menghadiri diskusi kebijakan ekonomi dan politik Economic Frontline menggelar edisi mingguan perdananya bertajuk “Masa Depan Bank Sentral di Era Dunia yang Terfragmentasi” di Javarock, Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (20/8).
Parahnya lagi, kata Huda, DPR juga sudah berani untuk ikut campur dalam wewenang moneter.
“Dan lucunya lagi sekarang adalah bukan juga pemerintah tapi juga DPR. Beberapa kali DPR ini menjadi muka depan berbicara terkait dengan moneter terkait dengan fiskal kita,” ucapnya.
Oleh sebab itu, ia berharap Gubernur BI berikutnya yang dipastikan akan dijabat oleh Destry Damayanti bisa menjaga marwah Bank Indonesia untuk tetal independen tanpa campur tangan pemerintah atau pihak luar.
“Saya berharap sebenarnya pemilihan nanti bu Destry bisa menjadi juga penjaga gawang yang memang independen dari tekanan pemerintah,” urainya.
Huda pun khawatir Bank Indonesia bisa menjalankan tugasnya menjaga ekonomi Indonesia tetap aman kalau pemerintah terus melakukan intervensi.
“Saya kira saya khawatirkan bahwa bank sentral kita sudah tidak punya lagi kekuatan untuk menjaga ekonomi kita agar seimbang,” ujar.
Ia juga tak ingin Bank Indonesia kembali lagi seperti di zaman orde lama di bawah pemerintah dan tidak lagi independen. Hilangnya independensi bank sentral, dinilainya sebagai langkah mundur menyerupai era Orde Lama di mana kebijakan moneter rentan disetir oleh kepentingan pemerintah
“Kita berharap nanti misalkan independensi dihilangkan dibawa kembali di pemerintah ataupun di bawah Kementerian Keuangan yang itu justru mundurkan lagi ekonomi kita menjadi ekonomi yang masa purba,” tuturnya.
